hal tersebut dipaparkan dalam perhitungan suara cepat (quick count) Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Jakarta, Kamis (9/4).
"Golput rata-rata 40 persen di Jakarta dan Nasional. Ini juga tampak dari survei kita 3 bulan yang lalu golput sekitar 60 persen," kata Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid.
Husin menyebut tiga hal yang memicu masyarakat untuk golput. Yakni, karena masyarakat yang mau memilih namun tidak terdaftar, masyarakat yang tidak mau memilih namun tidak terdaftar, serta masyarakat yang tidak mau memilih dan tidak terdaftar.
"Kerja KPU memang belum optimal untuk menanggulangi DPT. Banyak daerah yang belum melaksanakan Pemilu dan logistik belum terkirin. Perlu perbaikan," ujarnya.
Namun pada dasarnya ada beberapa hal yang meneybabkan sebagian masyarakat indonesia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif sekarang ini :
Pertama, golput karena alasan tekhnis
Golongan ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) ataupun DPT ( Daftar Pemilih Tetap). Penyebabnya bisa dikarenakan kesalahan KPU dalam pendataan, pemerintah setempat ataupun orang yang bersangkutan. Atau bisa saja mereka sudah terdaftar, tetapi dalam hari H nya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka tidak bisa hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Kedua, golput karena alasan ekonomis
Orang-orang yang melakukan golput karena alasan ini, biasanya mereka yang karena ma’isyah (mata pencaharian) tidak bisa meninggalkan aktivitasnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Golongan ini didominasi oleh para pedagang kecil, karyawan dengan upah harian dan pekerja serabutan lainnya.
Ketiga, golput karena alasan apatis
Golongan ini didominasi oleh mereka yang sudah tidak percaya lagi terhadap sistem dan penguasanya, tetapi mereka juga tidak melakukan perbuatan apapun untuk mengubahnya. Sehingga keberadaanya seperti tidak adanya, mereka merasa masa bodo dengan apa yang terjadi. Tentu saja, golongan seperti ini yang kita tidak harapkan, karena mereka berlepas diri dengan keadaan masyarakat dan mereka senantiasa menyalahkan keadaan serta menyerah dengan keadaan yang ada.
Keempat, golput karena alasan ideologis
Suara ini dikumandangkan oleh sebagian umat Islam dengan alasan yang hampir sama dengan alasan orang-orang apatis, golongan ini sudah tidak mempercayai system dan penguasa yang ada. Karena meyakini ada system yang lebih baik lagi daripada system sekarang yang berlaku, yakni system Islam.
Tetapi, jangan pernah menuduh orang-orang seperti ini sebagai orang yang berlepas diri dengan keadaan masyarakat. Justru mereka melakukan hal itu karena mereka sangat pro masyarakat, yang kini terus dibodohi oleh system yang berlaku.
Jiwa nasionalis mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang mengaku nasionalis sekalipun, lihat-lah contohnya ketika Timor-timur akan melakukan referendum, mereka dengan lantang meneriakkan bahwa strategi tersebut adalah ulah para antek Amerika dan Australia yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, suara yang hampir tidak pernah diteriakkan oleh orang-orang nasionalis.
Mereka senantiasa mestandarkan perbuatannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Rosulullah SAW, sebagai uswatun hasanah (contoh teladan). Jika saja Rosulullah SAW, menerima tawaran orang-orang kafir quraisy pada waktu itu, untuk melakukan kolaborasi dengan system yang ada, tentu mereka pun akan melakukannya.
Tetapi, ketegasan Rosulullah SAW untuk tidak masuk system kufur pada waktu itu, menjadi barometer bahwa hal itu tidak boleh dilakukan oleh mereka yang mengaku beriman dan menjadi pengikut Beliau SAW.
Penulis menyatakan bahwa tulisan ini bukan untuk mengajak golput kepada masyarakat, karena hak ikut pemilu adalah hak pembaca untuk menggunakannya. Tetapi, tentu saja apa yang kita perbuat dan kita pilih sekarang ini, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Sedangkan menjawab kekhawatiran sebagian orang muslim bahwa jika umat Islam melakukan golput semua, tentu kepemimpinan ini akan dipegang oleh mereka yang tidak baik adalah tidak benar. Karena secara logika, jika kaum muslimin yang jumlahnya >80% ini golput semuanya, tentu kepemimpinan yang ada tidak legitimate, karena system pemilu di Indonesia mensyarakatkan kepemimpinan yang sah itu 50% + 1.
Mungkin saja pemilu sekarang ini akan membawa kepada perubahan, tetapi percayalah hal itu tidak akan membawa perubahan secara keseluruhan, hanya parsial saja. Jadi, apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini KPU pusat dengan dana 47,9 trilyun belum termasuk KPUD dan juga yang dikeluarkan oleh partai politik dan para caleg akan sia-sia belaka. Kita tunggu saja!
